Pelarangan buku di indonesia

Tahukah anda tahun 1970-an Indonesia pernah mengalami paceklik buku (book starvation)? Tepatnya di tahun 1973, UNESCO mencatat tidak ada satupun judul buku yang terbit dan dijual di pasaran.

Usut punya usut, paceklik itu adalah imbas dari pencabutan subsidi kertas oleh pemerintah sejak tahun 1965. Penerbitan buku mandek dan baru menggeliat kembali sejak pemerintah Orde Baru membuat proyek buku inpres. Tidak hanya jumlah buku yang melonjak, ratusan penerbit pun muncul.

Perjalanan panjang pelarangan buku di Indonesia diuraikan secara apik dalam tiga buah infografis. Untuk mendramatisir suasana, dibuatlah replika penjara dengan jeruji berwarna hitam. Di dalamnya, terdapat ratusan judul buku, berserta sejumlah cover-nya, yang dilarang sejak tahun 1959.

Meski buku atau brosur telah banyak dilarang pada masa kolonial, namun mulai tahun itulah pemerintah RI melakukan intervensi terhadap barang cetakan. Pada 1959 itu, diterbitkan peraturan No 23/perpu/1959 yang memberi wewenang militer melarang buku dan menutup percetakan.
Di tahun 1963, Presiden Soekarno menandatangani Perpres No 4 tentang pengamanan barang cetakan. Sejak adanya peraturan tersebut, wewenang untuk membredel buku yang 'berbahaya' berpindah dari tangan militer kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Hingga kini pun, Kejagung masih menggunakan UU itu untuk melarang buku.

Dengan perpres itu, Soekarno melarang pendukung Manifesto Kebudayaan, yang berakibat 20-an sastrawan kesulitan untuk mempublikasikan karya-karya mereka. Namun, tindakan ini berbalas tiga tahun kemudian ketika penggantinya, Soeharto, mengumumkan pelarangan Lekra serta membreidel 70-an judul buku karya para senimannya. 87 Nama penulis yang berhaluan kiri juga dilarang untuk menulis di media masa hingga sekarang.

Download pelarangan buku di indonesia.Pdf